Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Menteri
No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten (“
Permenkumham 15/2018”), yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang
No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (“
UU Paten”).
[1]
Pada intinya, Permenkumham, 15/2018 mengatur kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya sebagai bagian dari proses pendaftaran paten di Indonesia.
Pelaksanaan Paten
Untuk menempatkan kewajiban pemegang paten ke dalam konteks yang tepat, penting untuk mengerti konsep dasar tentang paten di Indonesia. Paten mengacu pada hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor untuk jangka waktu tertentu atas hasil invensinya di bidang teknologi. Untuk melaksanakan hak tersebut, investor dapat melaksanakan hasil invensi mereka atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
[2]
Inventor atau pihak lain yang ditunjuk yang telah berhasil mendaftarkan paten mereka (“
Pemegang Paten”) berhak untuk mengeksploitasi hasil invensi mereka atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak eksklusif ini mengizinkan pemegangnya untuk memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau memindahkan produk yang dipatenkan, termasuk ketentuan produk yang dipatenkan untuk tujuan penjualan, serta penyewaan atau pemindahan kepada pihak lainnya.
[3]
Bersama dengan hak yang disebutkan diatas, Pemegang paten diwajibkan untuk melaksanakan paten mereka dengan membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
[4] Selain itu, Permenkumham 15/2018 secara jelas mengamanatkan bahwa kegiatan tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja.
[5]
Penundaan Pelaksanaan Paten
Dalam hal dimana Pemegang Paten belum dapat melaksanakan paten mereka di Indonesia, Permenkumham 15/2018 mengizinkan Pemegang Paten untuk menunda kewajiban tersebut selama maksimum lima tahun dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri bersama dengan alsan penundaan.
[6]
Namun, perlu dicatat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan paten yang disebutkan di atas wajib disampaikan oleh Pemegang Paten paling lambat tiga tahun sejak tanggal pemberian paten.
[7]
Apabila Menteri memutuskan untuk menyetujui permohonan penundaan, maka Menteri akan memberitahukan Pemegang Paten tersebut dan penundaan akan berlaku sejak tanggal keputusan penundaan. Terakhir, periode penundaan pelaksanaan paten dapat diperpanjang dengan syarat memberikan alasan untuk perpanjangan tersebut.
[8]
Permenkumham 15/2018 berlaku sejak tanggal 11 Juli 2018. ss
[2] Pasal. 1 (1), UU Paten dan Pasal. 1 (1), Permenkumham 15/2018.
[3] Pasal. 19 (1), UU Paten.
[4] Pasal. 1 (3) dan 2 (1), Permenkumham 15/2018.
[5] Pasal. 2 (2), Permenkumham 15/2018.
[6] Pasal. 3, Permenkumham 15/2018.
[7] Pasal. 4, Permenkumham 15/2018.
[8] Pasal. 5 dan 6, Permenkumham 15/2018.
...