Menteri Ketenagakerjaan (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 4 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (“
Permenaker 4/2018”) untuk menjamin setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara (“
Pemberi Kerja”) telah mendaftarkan karyawannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“
BPJS”) kesehatan, serta BPJS ketenagakerjaan.
Dengan tujuan tersebut, Permenaker 4/2018 mengatur beragam ketentuan yang terdiri dari hal-hal berikut:
-
Pengenaan sanksi administratif; dan
-
Pencabutan sanksi administratif.
Sebelum penerbitan Permenaker 4/2018, hal serupa telah diatur dalam Peraturan Menteri
No. 23 Tahun 2016, yang mengatur hal serupa (“
Permenaker 23/2016”).
[1] Pada intinya Permenaker 23/2016 memuat ketentuan yang identik dengan ketentuan yang ada pada Permenaker 4/2018, satu-satunya perbedaan adalah Permenaker 23/2016 tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur BPJS kesehatan.
Pengenaan Sanksi Administratif
Permenaker 4/2018 mewajibkan Pemberi Kerja untuk menaati beragam ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan program jaminan sosial, termasuk:
[2]
-
Pasal 15 (1) dan (2) Undang-Undang
No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
-
Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah
No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
[3]
-
Pasal 59 (1) Peraturan Pemerintah
No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
[4]
-
Pasal 34 Peraturan Pemerintah
No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
[5] dan/atau
-
Pasal 33 (1) Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
[6]
Penting untuk dicatat bahwa Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan yang disebutkan diatas (“
Pemberi Kerja yang Melanggar”) akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk berikut:
[7]
-
Teguran tertulis;
-
Denda; dan/atau
-
Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (“Tidak Mendapat Pelayanan”)
Sanksi administratif yang disebutkan diatas akan dikenakan secara berkala, seperti yang dijelaskan dalam bagan berikut:
[8]
Penting untuk dicatat bahwa sanksi Tidak Mendapat Pelayanan, yang dilaksanakan berdasarkan permintaan BPJS kesehatan/ketenagakerjaan, wajib disertai dengan dokumen berikut:
[9]
-
Identitas Pemberi Kerja;
-
Surat teguran tertulis pertama dan kedua; dan
-
Surat pengenaan sanksi denda.
Penting untuk dicatat bahwa BPJS kesehatan/ketenagakerjaan berwenang untuk melaporkan Pemberi Kerja yang Melanggar yang tetap tidak patuh dengan kewajiban jaminan sosial, walaupun telah dikenakan sanksi administrtaif dalam bentuk Tidak Mendapat Pelayanan kepada pengawas ketenagakerjaan di kantor ketenagakerjaan setempat.
[10]
Pencabutan Sanksi Administratif
Setelah Pemberi Kerja yang Melanggar telah memenuhi kewajibannya, seperti yang diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, maka sanksi Tidak Mendapat Pelayanan akan dicabut.
[11] Pencabutan ini akan dilaksanakan oleh Unit Pelayanan berdasarkan:
[12]
-
Permintaan yang dibuat oleh BPJS kesehatan/ketenagakerjaan; atau
-
Rekomendasi yang diterbitkan oleh pengawas ketenagakerjaan.
Permenaker 4/2018 berlaku sejak tanggal 11 April 2018 serta mencabut dan menggantikan Peraturan 23/2016. ss
[1] Untuk informasi lebih lanjut tentang Permenaker 23/2016, lihat ILB No. 2935.
[2] Pasal. 3, Permenaker 4/2018.
[3] Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan ini, lihat ILB No. 2312.
[4] Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan ini, lihat ILB No. 2683.
[5] Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan ini, lihat ILB No. 2682.
[6] Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan ini, lihat ILB No. 2684.
[7] Pasal. 2, Permenaker 4/2018.
[8] Untuk prosedur selengkapnya, lihat Pasal. 4, 5 dan 6, Permenaker 4/2018.
[9] Pasal. 5 (4), Permenaker 4/2018.
[10] Pasal. 8, Permenaker 4/2018.
[11] Pasal. 7 (1), Permenaker 4/2018.
[12] Pasal. 7 (2), Permenaker 4/2018.
...