Pengantar

Bagian terkahir dari lima bagian Indonesian Law Digest (ILD) ini akan membahas rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru dalam konteks informatika dan elektronika, yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2018 (“RKUHP 2018”) (per 8 Maret 2018).[1] Dengan metode yang serupa dengan yang sebelumnya (bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga dan bagian keempat), edisi ILD kali ini juga akan membandingkan beragam ketentuan pidana yang diatur dalam RKUHP 2018 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), serta peraturan lain yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti yang diubah melalui penerbitan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (secara bersama disebut dengan “Undang-Undang ITE”).[2]