Pengantar

Energi dan sumber daya mineral mungkin merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat kritik terbanyak dari Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2017, presiden mengutarakan kritik khusus kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai beberapa peraturan kementerian tersebut yang dianggap menghambat perkembangan bisnis. Selain itu, saat memasuki tahun 2018, presiden mengharapkan peningkatan masuknya investasi di beberapa bidang, termasuk energi dan sumber daya mineral.[1] Dalam rangka menjawab kritik dari presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) kini telah mereformasi kerangka hukum di bidang tersebut melalui pencabutan sekitar 90 peraturan dan 96 perizinan. Dalam bidang migas, terdapat 18 peraturan dan 23 perizinan yang telah diterbitkan oleh Menteri; sedangkan 12 peraturan lainnya diterbitkan oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”); dan tiga perizinan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (“BPH Migas”).[2]