Ikhtisar

Pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) secara resmi memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan (“RUU”)[1] ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2018 (“Prolegnas 2018”). RUU ini diharapkan dapat mengakhiri praktek penyadapan atau intersepsi telekomunikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah, yang saat ini masih berbeda-beda dan belum terpadu.

Penyadapan sendiri bukan merupakan konsep baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebaliknya, terdapat sejumlah peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur penyadapan sebagaimana dijabarkan di bawah ini (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan yang Ada”):