| Issue Number : 3352

Metode Baru Pembayaran PNBP atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Dalam upaya untuk membangun sistem online terintegrasi untuk mempercepat proses pembayaran penerimaan negara bukan pajak (“PNBP”) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Direktorat Jenderal”),[1] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah mengeluarkan Peraturan No. 7 tahun 2018 tentang Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Permenkumham 7/2018”).
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dalam upaya untuk membangun sistem online terintegrasi untuk mempercepat proses pembayaran penerimaan negara bukan pajak (“PNBP”) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Direktorat Jenderal”),[1] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah mengeluarkan Peraturan No. 7 tahun 2018 tentang Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Permenkumham 7/2018”).
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info