Direktur Jenderal Pajak (“
Direktur Jenderal”) telah menerbitkan Peraturan
No. PER-07/PJ/2018 (“
Perubahan”) yang mengubah Peraturan Direktur Jenderal
No. PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam rangka Pengampunan Pajak (“
Peraturan 3/2017”).
Perubahan mengatur kembali dua aspek yang terkait dengan kewajiban penyampaian laporan oleh peserta pengampunan pajak terhadap Harta tambahan yang berada di luar negeri dan yang akan dialihkan ke Indonesia.
Pelaporan Harta Tambahan
Sebagai aturan umum, peserta pengampunan pajak yang telah mendapatkan surat keterangan dan yang telah berkomitmen untuk mengalihkan Harta yang berada di luar negeri ke Indonesia yang tidak ungkapkan diwajibkan untuk menginvestasikan Harta tersebut ke dalam rekening khusus selama tiga tahun.
Selama periode tiga tahun tersebut, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berikut kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor Pelayanan (“KPP......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku