| Issue Number : 3332

Rancangan Undang Undang Tentang Penyadapan

Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan (“Rancangan Undang-Undang”). Rancangan Undang-Undang ini diproyeksikan untuk menjadi pedoman utama yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan penyadapan untuk tujuan penegakan hukum serta untuk menjaga keamanan nasional.[1] Saat ini, ketentuan mengenai penyadapan telah tercantum dalam beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain:
 
  1. Undang-undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara (“Undang-undang Intelijen”);
  2. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi;
  3. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  5. Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; dan seterusnya.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan (“Rancangan Undang-Undang”). Rancangan Undang-Undang ini diproyeksikan untuk menjadi pedoman utama yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan penyadapan untuk tujuan penegakan hukum serta untuk menjaga keamanan nasional.[1] Saat ini, ketentuan mengenai penyadapan telah tercantum dalam beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain:
 
  1. Undang-undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara (“Undang-undang Intelijen”);
  2. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi;
  3. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  5. Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; dan seterusnya.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info