Dengan tujuan untuk meningkatkan bantuan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (“Peraturan 1/2018”).[1]
Pada intinya, Peraturan 1/2018 membahas tentang ketentuan mendalam mengenai fungsi paralegal sebagai penyedia bantuan hukum, termasuk hal-hal berikut ini:
Dengan tujuan untuk meningkatkan bantuan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (“Peraturan 1/2018”).[1]
Pada intinya, Peraturan 1/2018 membahas tentang ketentuan mendalam mengenai fungsi paralegal sebagai penyedia bantuan hukum, termasuk hal-hal berikut ini:
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
