Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (“
Peraturan 64/2017”).
Peraturan 64/2017 secara pokok mengatur harga patokan baru untuk sejumlah komoditas hasil hutan, terutama produk non-kayu hasil sylvopastural system dan sylvofishery systems. Harga patokan baru ini akan digunakan untuk menghitung Provisi Sumber Daya Hutan (“PSDH”) dan Ganti Rugi Tegakan(“GRT”) yang harus dibayar oleh usaha kehutanan.
......