| Issue Number : 3291

Ketentuan Mengenai Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Keuangan Diperbaharui

Sebagai salah satu langkah yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(“PPATK”) telah menerbitkan Peraturan No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (“Peraturan 18/2017”).
 
Secara singkat, Peraturan 18/2017 pada dasarnya memberi kewenangan kepada PPATK untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan (“Penyedia Jasa Keuangan”) menghentikan sementara dan/atau menunda transaksi tertentu dan juga membahas hal-hal berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Sebagai salah satu langkah yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(“PPATK”) telah menerbitkan Peraturan No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (“Peraturan 18/2017”).
 
Secara singkat, Peraturan 18/2017 pada dasarnya memberi kewenangan kepada PPATK untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan (“Penyedia Jasa Keuangan”) menghentikan sementara dan/atau menunda transaksi tertentu dan juga membahas hal-hal berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info