Karena ada beberapa perjanjian kerja sama baru dengan beberapa organisasi internasional baru, Menteri Keuangan (“
Menteri”) telah memperbaharui berbagai ketentuan tentang perlakuan pajak penghasilan melalui penerbitan Peraturan
No. 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional (“
Peraturan 202/2017”).
Sebelum penerbitan Peraturan 202/2017, hal serupa sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri
No. 157/PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
No. 5/PMK.010/2017 (bersama-sama disebut dengan “
Peraturan 157/2015”).
[1]......