| Issue Number : 3287

Peraturan Baru tentang Perlakuan PPH Khusus untuk WNI dan WNA Berdasarkan Perjanjian Internasional

Karena ada beberapa perjanjian kerja sama baru dengan beberapa organisasi internasional baru, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah memperbaharui berbagai ketentuan tentang perlakuan pajak penghasilan melalui penerbitan Peraturan No. 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional (“Peraturan 202/2017”).
 
Sebelum penerbitan Peraturan 202/2017, hal serupa sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. 157/PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 5/PMK.010/2017 (bersama-sama disebut dengan “Peraturan 157/2015”).[1]
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Karena ada beberapa perjanjian kerja sama baru dengan beberapa organisasi internasional baru, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah memperbaharui berbagai ketentuan tentang perlakuan pajak penghasilan melalui penerbitan Peraturan No. 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional (“Peraturan 202/2017”).
 
Sebelum penerbitan Peraturan 202/2017, hal serupa sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. 157/PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 5/PMK.010/2017 (bersama-sama disebut dengan “Peraturan 157/2015”).[1]
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info