Setelah hampir setahun setelah diberlakukan, pemerintah akhirnya menetapkan perlakuan pajak untuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split (
Gross-Split Production Sharing Contract-“
GS-PSC”)
[1] melalui penerbitan Peraturan Pemerintah
No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (“
Peraturan 2017”).
Peraturan 2017 bertujuan untuk memperjelas tipe dan rumus pengitungan untuk pajak penghasilan terutang, serta tarif pajak penghasilan yang berlaku dan insentif bagi kontraktor minyak dan gas (“Kontraktor”) yang beroperasi dalam skema GS-PSC.
......