Pengawasan Pembawaan Uang Tunai Ketika Melewati Daerah Pabean

Dengan tujuan utama untuk mencegah tindakan yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah mengeluarkan Peraturan No. 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara (“Peraturan 157/2017”). Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 99 of 2016[1] tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia.