Mekanisme baru untuk memperbaiki kesalahan pada data badan hukum Perseroan Terbatas(“
PT”), yayasan dan perkumpulan yang memiliki status badan hukum (secara bersama disebut sebagai “
Badan Hukum”) kini telah diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“
Menteri”)
No. 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan (“
Peraturan 17/2017”).
Peraturan 17/2017 pada intinya berfungsi sebagai pedoman bagi notaris yang ingin memperbaiki kesalahan data Badan Hukum. Pedoman ini akan dijelaskan dalam beberapa bagian sebagai berikut:
......