Pemerintah Atur Ulang Prosedur Pembayaran PBB untuk Perusahaan Migas dan Panas Bumi

Dengan tujuan utama meningkatkan pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) oleh perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi maupun panas bumi melalui mekanisme pemindahbukuan, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 131/PMK.03/2017 (“Amandemen Kedua”), untuk menetapkan pengubahan kedua atas Peraturan Menteri No. 76/PMK.03/2013 (“Peraturan 76/2013”) tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. Sebelum terbitnya Amandemen Kedua, Peraturan 76/2013 sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 26/PMK.03/2015 (“Amandemen Pertama”).

Amandemen Kedua pada pokoknya mengubah prosedur administrasi dalam pembayaran PBB oleh perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi maupun panas bumi (“Perusahaan”) dan mencakup hal-hal berikut: