| Issue Number : 3231

Peraturan Baru Fasilitas BPHTB di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta (“Gubernur”) telah menerbitkan Peraturan No. 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai dengan Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) (“Peraturan 126/2017”), yang berlaku sebagai seperangkat pedoman agar pembayar pajak orang pribadi dapat memperoleh fasilitas pengenaan 0% atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”).

Sebelum penerbitan Peraturan 126/2017, hal yang sama dibahas pada Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2016 tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris dan Hibah Wasiat dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar) (“Peraturan 193/2016”).

 

Lingkup Fasilitas

Sebagai latar belakang informasi, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”) memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi, yang salah satunya adalah BPHTB.[1] BPHTB akan dikenakan atas perolehan tanah dan/atau bangunan dengan cara pemindahan hak atau pemberian hak baru.[2]

Peraturan 126/2017 menetapkan pengenaan 0% dari fasilitas BPHTB (“Fasilitas”) untuk kegiatan berikut ini:[3]

 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Gubernur DKI Jakarta (“Gubernur”) telah menerbitkan Peraturan No. 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai dengan Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) (“Peraturan 126/2017”), yang berlaku sebagai seperangkat pedoman agar pembayar pajak orang pribadi dapat memperoleh fasilitas pengenaan 0% atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”).

Sebelum penerbitan Peraturan 126/2017, hal yang sama dibahas pada Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2016 tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris dan Hibah Wasiat dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar) (“Peraturan 193/2016”).

 

Lingkup Fasilitas

Sebagai latar belakang informasi, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”) memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi, yang salah satunya adalah BPHTB.[1] BPHTB akan dikenakan atas perolehan tanah dan/atau bangunan dengan cara pemindahan hak atau pemberian hak baru.[2]

Peraturan 126/2017 menetapkan pengenaan 0% dari fasilitas BPHTB (“Fasilitas”) untuk kegiatan berikut ini:[3]

 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info