Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 (9) dan Pasal 12 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (“Peraturan 31/2016”),[1] OJK telah menerbitkan Surat Edaran No. 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian (“Edaran 51/2017”).
Secara pokok, Peraturan 51/2017 berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pelaku usaha pergadaian (“Pergadaian”) saat menjalani berbagai proses yang melibatkan pendaftaraan, perolehan izin usaha dan pelaporan macam-macam kegiatan usaha yang dilakukan.
Prosedur Penyampaian Permohonan dan Pelaporan
Pemohon yang ingin mengajukan permohonan atas dokumen-dokumen berikut wajib menyampaikan permohonannya kepada OJK secara daring (melalui sistem jaringan komunikasi data OJK):[2]
......