Mahkamah Agung Menghentikan Privatisasi Air di DKI Jakarta

Mahkamah Agung (“MA”) telah menjatuhkan Putusan No. 31 K/Pdt/2017 (“Putusan MA), yang menyelesaikan gugatan warga negara[1] (citizen lawsuit) yang diajukan oleh 12 warga negara Indonesia, dan diwakili oleh Tim Advokasi Hak Atas Air yang bertindak sebagai penggugat (“Penggugat”).Gugatan tersebut diajukan terhadap pemerintah (meliputi Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan) dan dua perusahaan swasta yang bertanggung jawab mengelola penyediaan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI Jakarta”) (yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya) (“Tergugat”).
 
Sebelum dijatuhkannya Putusan MA, perkara ini sebelumnya telah diselesaikan melalui dua putusan pengadilan yang dijatuhkan pada tingkat di bawah MA berikut ini: