| Issue Number : 3224

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Tertentu di Tahun Anggaran 2017

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 (3b) Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2017 (“UU APBN”), Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 126/PMK.010/2017 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2017 (“Peraturan 126/2017”).[1]
 
Peraturan 126/2017 menetapkan beberapa jenis penghasilan yang pajak penghasilannya ditanggung oleh pemerintah sepanjang tahun anggaran 2017, sebagaimana dijabarkan dalam dua ketentuan berikut: 1) Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah; dan 2) Belanja Subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.
 
 
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
 
Terdapat dua jenis penghasilan yang pajak penghasilannya ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2017 (“Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah”), yaitu:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 (3b) Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2017 (“UU APBN”), Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 126/PMK.010/2017 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2017 (“Peraturan 126/2017”).[1]
 
Peraturan 126/2017 menetapkan beberapa jenis penghasilan yang pajak penghasilannya ditanggung oleh pemerintah sepanjang tahun anggaran 2017, sebagaimana dijabarkan dalam dua ketentuan berikut: 1) Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah; dan 2) Belanja Subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.
 
 
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
 
Terdapat dua jenis penghasilan yang pajak penghasilannya ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2017 (“Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah”), yaitu:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info