Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 (3b) Undang-Undang
No. 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 8 tahun 2017 (“
UU APBN”), Menteri Keuangan (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 126/PMK.010/2017 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2017 (“
Peraturan 126/2017”).
[1]
Peraturan 126/2017 menetapkan beberapa jenis penghasilan yang pajak penghasilannya ditanggung oleh pemerintah sepanjang tahun anggaran 2017, sebagaimana dijabarkan dalam dua ketentuan berikut: 1) Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah; dan 2) Belanja Subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
Terdapat dua jenis penghasilan yang pajak penghasilannya ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2017 (“
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah”), yaitu:
[2]
......