Prosedur Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (“BMN”) yang lebih efektif, eficien dan terpadu pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 51 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Peraturan 51/2017”).[1]
 
Peraturan baru ini pada dasarnya mencakup sejumlah prosedur tentang pembinaan dan tata kelola BMN, serta beberapa ketentuan peralihan yang terkait dengan kewajiban pelaporan kontraktor kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (“Kontraktor”) kepada Menteri.
 
 
Prosedur Pembinaan dan Tata Kelola
 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan 51/2017, BMN adalah seluruh barang yang diperoleh dan digunakan oleh Kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama antara Kontraktor dengan dengan pemerintah (“Kontrak Kerja Sama”).[2]
 
Terdapat beberapa prosedur yang berkaitan dengan pembinaan dan pengelolaan BMN, sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini: