Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 13 dan 18 UU
No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“
UU Pengampunan Pajak”) pemerintah telah menerbitkan Peraturan
No. 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan (“
Peraturan 36/2017”).
Peraturan 36/2017 menetapkan sejumlah ketentuan yang membahas mengenai pengenaan dan jumlah pajak penghasilan bagi orang pribadi maupun badan (Wajib Pajak
– “WP”) baik yang telah berpartipisasi ataupun belum berpartipisasi dalam program pengampunan pajak.
Penghasilan Kena Pajak
Berdasarkan UU Pengampunan Pajak, setiap WP yang telah berpartisipasi dalam program pengampunan pajak diwajibkan untuk menyerahkan permohonannya kepada kantor pajak daerahnya. Dalam permohonan ini, WP harus mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan (“
Surat Pernyataan”) dan membayar uang tebusan. Setelah menerima pernyataan persetujuan pengampunan pajak (“
Surat Keterangan”), setiap harta yang telah diungkapkan tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.
Sebagai konsekuensinya, harta setiap WP yang tidak berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau gagal untuk mengungkapkan Surat Pernyataan yang sah, dikenakan pajak penghasilan dalam Peraturan 36/2017. Kriteria penghasilan kena pajak diuraikan dibawah ini:
[1]
......