Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (“Peraturan 9/2017”), dengan tujuan utama mencegah dan memberantas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.[1]
 
Peraturan 9/2017 pada dasarnya terdiri dari serangkaian pedoman komprehensif yang harus diperhatikan oleh notaris dalam penerapan prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Know-Your-Customer – “KYC”). Pedoman ini secara khusus membahas hal-hal berikut: