Pemerintah Perketat Ketentuan Impor Besi, Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya

Guna memperketat ketentuan mengenai impor besi, baja, baja paduan dan produk turunannya (“Produk”), Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 63/M-DAG/PER/8/2017 (“Peraturan 63/2017”), yang mengamandemen Peraturan Menteri No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (“Peraturan 82/2016”).[1]
 
Peraturan 63/2017 pada pokoknya mengamandemen beberapa hal yang berhubungan dengan ketentuan impor untuk Produk, khususnya: 1) Pemeriksaan persyaratan impor; dan 2) Pengecualian.
 
 
Pemeriksaan Persyaratan Impor
 
Pada prinsipnya, seluruh Produk yang diimpor harus menjalani proses verifikasi atau pemeriksaan teknis (“Verifikasi/Pemeriksaan”), yang dilakukan oleh perusahaan surveyor yang berwenang (“Surveyor”) di pelabuhan muat, kecuali Produk tersebut termasuk dalam kriteria pengecualian yang tercantum dalam Pasal 23 Peraturan 63/2017.[2] Hasil Verifikasi/Pemeriksaan akan disusun dalam bentuk laporan surveyor.[3] Namun, laporan surveyor tersebut kini tidak lagi diklasifikasikan sebagai dokumen pelengkap pabean untuk proses impor, sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 82/2016.[4]
 
Perlu diingat bahwa Produk yang diimpor tidak dapat digunakan secara langsung, meskipun sudah ada Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“Direktorat Jenderal”) dan telah melewati kawasan pabean[5]. Sebagai gantinya, seluruh Produk impor harus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan persyaratan impor agar bisa digunakan.[6]
 
Pemeriksaan persyaratan impor dilakukan pada gudang atau tempat penyimpanan importir oleh pihak-pihak berikut:[7]