| Issue Number : 3202

Bentuk Baru Surat Berharga Negara dan Batas Investasi bagi Investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Untuk memperluas pilihan instrumen investasi bagi lembaga jasa keuangan non-bank (“LJKNB”), Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan Peraturan No. 56/POJK.05/2017 (“Peraturan 56/2017”) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2016 (“Peraturan 1/2016”) tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Sebelum diterbitkannya Peraturan 56/2017, Peraturan 1/2016 sebelumnya telah diamandemen oleh Peraturan OJK No. 36/POJK.05/2016(“Peraturan 36/2016”).

Pada intinya, Peraturan 56/2017 mengamandemen beberapa ketentuan yang membahas mengenai investasi portofolio oleh LJKNB dan hal-hal yang tercantum dibawah ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Untuk memperluas pilihan instrumen investasi bagi lembaga jasa keuangan non-bank (“LJKNB”), Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan Peraturan No. 56/POJK.05/2017 (“Peraturan 56/2017”) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2016 (“Peraturan 1/2016”) tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Sebelum diterbitkannya Peraturan 56/2017, Peraturan 1/2016 sebelumnya telah diamandemen oleh Peraturan OJK No. 36/POJK.05/2016(“Peraturan 36/2016”).

Pada intinya, Peraturan 56/2017 mengamandemen beberapa ketentuan yang membahas mengenai investasi portofolio oleh LJKNB dan hal-hal yang tercantum dibawah ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info