OJK Atur Ulang Ketentuan Pemeriksaan Bank

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan Peraturan No. 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (“Peraturan 41/2017”). Sesuai dengan judulnya, Peraturan 41/2017 menetapkan secara rinci kewajiban bank untuk mematuhi pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, sebagai bagian dari kewenangan OJK untuk mengawasi industri perbankan.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan 41/2017, hal yang sama diatur dalam Peraturan BI No. 2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (“Peraturan 2/2000”). Peraturan baru ini pada dasarnya tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap ketentuan yang semula ditetapkan dalam Peraturan 2/2000, selain pengalihan wewenang dari BI ke OJK dalam hal pengawasan pemeriksaan tersebut.
 

Pemeriksaan Bank
 
OJK berwenang untuk memeriksa hal-hal berikut:[1]