Pemerintah Beri Fleksibilitas kepada Kontraktor Minyak dan Gas dalam Gross-Split Production Sharing Contracts

Sebagai tanggapan atas keengganan kontraktor minyak dan gas bumi ("Kontraktor") untuk terlibat dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang baru saja diperkenalkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 52 tahun 2017 ("Amandemen"), yang mengubah Peraturan Menteri No. 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split ("Peraturan 8/2017").[1]
 
Amandemen tersebut memperkenalkan beberapa perubahan yang berkaitan dengan penerapan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Gross-Split Production Sharing Contract – “GS-PSC”) terkait dengn hal-hal berikut: