Mekanisme Baru Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) kembali mengubah sejumlah ketentuan yang mengatur tentang sumber energi terbarukan negara ini dalam rangka mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia untuk kepentingan produksi ketenagalistrikan nasional. Kali ini, Menteri telah menerbitkan Peraturan No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (“Peraturan 50/2017”).[1]
 
Sebelum terbitnya Peraturan 50/2017, permasalahan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 12 tahun 2017,[2] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 43 tahun 2017 (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”).
 
Peraturan 50/2017 menetapkan sejumlah ketentuan komprehensif terkait energi terbarukan. Namun, mengingat luasnya cakupan Peraturan 50/2017, edisi Indonesian Legal Brief kali ini hanya akan membahas hal-hal berikut: