| Issue Number : 3189

Pemerintah Atur Batasan Pengembalian Biaya Investasi Hulu Migas pada Masa Transisi Kontrak Kerjasama

Kurang dari empat bulan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Peraturan 26/2017”),[1] pemerintah kini telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 47 tahun 2017 (“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan 26/2017.
 
Amandemen ini merupakan klarifikasi atas sejumlah ambiguitas yang masih berlangsung terkait pengembalian biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi (“Kontraktor”) pada masa transisi kontrak kerja sama. Amandemen ini juga membahas permasalahan biaya investasi yang belum dikembalikan sebelum terbitnya Amandemen ini.[2]
 
Biaya Investasi
 
Kontraktor diwajibkan untuk menjaga kewajaran tingkat produksi dalam suatu wilayah kerja sampai berakhirnya masa kontrak kerja sama. Dalam rangka memenuhi kewajiban ini, Kontraktor wajib melakukan investasi pada wilayah kerja yang bersangkutan.[3] Setelah melakukan investasi yang bersangkutan dalam wilayah kerjanya, Kontraktor berhak mendapatkan pengembalian biaya investasi yang telah dikeluarkan (“Biaya Investasi”).
 
Amandemen ini mengatur ulang Biaya Investasi sebagai biaya investasi capital yang dibayarkan oleh Kontraktor dalam rangka menjaga kewajaran tingkat produksi dalam suatu wilayah kerja pada akhir masa kontrak kerja sama dengan berdasarkan pada persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”).[4]
 
Definisi ini jauh berbeda dibandingkan definisi yang tercantum dalam Peraturan 26/2017, yang menyatakan bahwa Biaya Investasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan investasi hulu, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan dan/atau program kerja.[5] Definisi yang tidak berlaku ini mengakibatkan timbulnya klaim Biaya Investasi dalam jumlah besar kepada pemerintah, karena Kontraktor mengajukan klaim Biaya Investasi untuk setiap biaya yang dikeluarkan dalam seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan bumi yang mereka lakukan. 
 
Pengembalian Biaya dalam Hal Kontrak Tidak Diperpanjang
 
Jika pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan Kontraktor yang ada dan telah menunjuk Kontraktor baru untuk mengelola wilayah kerja tertentu, maka pengembalian Biaya Investasi yang terkait akan dilakukan oleh Kontraktor yang baru ditunjuk. Patut dicatat bahwa Kontraktor yang baru juga dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai macam Biaya Investasi lainnya, sebagaimana ditetapkan oleh SKK Migas.[6]
 
Nilai pengembalian Biaya Investasi tersebut akan diperhitungkan sebagai biaya operasi Kontraktor baru dan dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan Kontraktor dalam skema kontrak kerja sama bagi hasil Gross Split dengan pemerintah.[7]
 
Terdapat juga beberapa jenis Biaya Investasi yang dapat dikembalikan apabila kontrak kerja sama antara Kontraktor dengan Pemerintah tidak dilanjutkan, meliputi:[8]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Kurang dari empat bulan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Peraturan 26/2017”),[1] pemerintah kini telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 47 tahun 2017 (“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan 26/2017.
 
Amandemen ini merupakan klarifikasi atas sejumlah ambiguitas yang masih berlangsung terkait pengembalian biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi (“Kontraktor”) pada masa transisi kontrak kerja sama. Amandemen ini juga membahas permasalahan biaya investasi yang belum dikembalikan sebelum terbitnya Amandemen ini.[2]
 
Biaya Investasi
 
Kontraktor diwajibkan untuk menjaga kewajaran tingkat produksi dalam suatu wilayah kerja sampai berakhirnya masa kontrak kerja sama. Dalam rangka memenuhi kewajiban ini, Kontraktor wajib melakukan investasi pada wilayah kerja yang bersangkutan.[3] Setelah melakukan investasi yang bersangkutan dalam wilayah kerjanya, Kontraktor berhak mendapatkan pengembalian biaya investasi yang telah dikeluarkan (“Biaya Investasi”).
 
Amandemen ini mengatur ulang Biaya Investasi sebagai biaya investasi capital yang dibayarkan oleh Kontraktor dalam rangka menjaga kewajaran tingkat produksi dalam suatu wilayah kerja pada akhir masa kontrak kerja sama dengan berdasarkan pada persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”).[4]
 
Definisi ini jauh berbeda dibandingkan definisi yang tercantum dalam Peraturan 26/2017, yang menyatakan bahwa Biaya Investasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan investasi hulu, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan dan/atau program kerja.[5] Definisi yang tidak berlaku ini mengakibatkan timbulnya klaim Biaya Investasi dalam jumlah besar kepada pemerintah, karena Kontraktor mengajukan klaim Biaya Investasi untuk setiap biaya yang dikeluarkan dalam seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan bumi yang mereka lakukan. 
 
Pengembalian Biaya dalam Hal Kontrak Tidak Diperpanjang
 
Jika pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan Kontraktor yang ada dan telah menunjuk Kontraktor baru untuk mengelola wilayah kerja tertentu, maka pengembalian Biaya Investasi yang terkait akan dilakukan oleh Kontraktor yang baru ditunjuk. Patut dicatat bahwa Kontraktor yang baru juga dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai macam Biaya Investasi lainnya, sebagaimana ditetapkan oleh SKK Migas.[6]
 
Nilai pengembalian Biaya Investasi tersebut akan diperhitungkan sebagai biaya operasi Kontraktor baru dan dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan Kontraktor dalam skema kontrak kerja sama bagi hasil Gross Split dengan pemerintah.[7]
 
Terdapat juga beberapa jenis Biaya Investasi yang dapat dikembalikan apabila kontrak kerja sama antara Kontraktor dengan Pemerintah tidak dilanjutkan, meliputi:[8]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info