| Issue Number : 3183

Menteri Longgarkan Pengawasan Usaha pada Sektor Energi dan Mineral

Setelah menerima masukan dari sejumlah pemangku kepentingan dan investor terkait,[1] Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (“Peraturan 48/2017”) dalam rangka mempertahankan iklim investasi yang sehat, serta melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.[2]
 
Sebelum terbitnya Peraturan 48/2017, hal-hal yang terkait dengan pengawasan sektor ini diatur dalam peraturan-peraturan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”):
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Setelah menerima masukan dari sejumlah pemangku kepentingan dan investor terkait,[1] Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (“Peraturan 48/2017”) dalam rangka mempertahankan iklim investasi yang sehat, serta melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.[2]
 
Sebelum terbitnya Peraturan 48/2017, hal-hal yang terkait dengan pengawasan sektor ini diatur dalam peraturan-peraturan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”):
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info