| Issue Number : 3182

Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik

Dalam rangka melaksanakan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019,[1] Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (“Peraturan 51/2017”).
 
Secara pokok, Peraturan 51/2017 mengatur tentang sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan keuangan berkelanjutan di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dalam rangka melaksanakan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019,[1] Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (“Peraturan 51/2017”).
 
Secara pokok, Peraturan 51/2017 mengatur tentang sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan keuangan berkelanjutan di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info