Ketentuan Baru tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

Dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan perekonomian, serta meningkatkan ketahanan and daya saing perbankan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (“Peraturan 39/2017”).[1]
 
Sebelum terbitnya Peraturan 39/2017, kepemilikan tunggal telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (“BI”) No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (“Peraturan 14/2012”).[2]
 
Secara pokok, Peraturan 39/2017 memutakhirkan sejumlah ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 14/2012. Pembahasan terhadap peraturan baru ini mencakup persoalan-persoalan berikut: