Sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Bank Indonesia
(“BI”) No. 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
(“Peraturan BI 19/2017”),
[1] Anggota Dewan Gubernur BI telah menerbitkan Peraturan
No. 19/6/PADG/2017 dengan judul yang sama (“
Peraturan 19/2017”). Peraturan 10/2017 merupakan rangkaian pedoman teknis untuk memberikan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (“
PLJP”)
[2] kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.
[3]
Sebelum terbitnya Peraturan 19/2017, persoalan ini telah diatur dalam Surat Edaran BI
No. 15/11/DPNP tahun 2013tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (“
Edaran 15/2013”).
Secara pokok, Peraturan 19/2017 memutakhirkan sejumlah ketentuan yang mengatur tentang persoalan-persoalan terkait PLJP berikut:
......