OJK Atur Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pailit

Untuk mempertegas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”),[1] OJK kini telah menerbitkan Peraturan No. 26/POJK.04/2017 tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit (“Peraturan 26/2017”), yang menggantikan Peraturan BAPEPAM-LK No. Kep-46/PM/1998 dengan judul yang sama (“Peraturan X.K.5”).
 
Secara pokok, Peraturan 26/2017 tidak banyak mengubah ketentuan-ketentuan yang semula tercantum dalam Peraturan X.K.5, tetapi Peraturan 26/2017 menetapkan berbagai macam ketentuan baru yang berkaitan dengan sanksi administratif. Oleh karena itu, pembahasan Peraturan 26/2017 difokuskan pada persoalan-persoalan berikut: