| Issue Number : 3167

Ketentuan Pengurangan PBB Dipermudah

Menteri Keuangan (“Menteri”) baru saja menerbitkan Peraturan No. 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (“Peraturan 82/2017”) dalam rangka menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) bagi wajib pajak.
 
Untuk tujuan tersebut, Peraturan 82/2017 secara pokok mengatur ulang hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, serta pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengurangan PBB.
 
Sebelum terbitnya Peraturan 82/2017, persoalan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 110/PMK.03/2009 (“Peraturan 110/2009”) tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 82/PMK.03/2013.
 
 
Persyaratan Pengurangan PBB
 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan 82/2017, pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak karena dua hal berikut:[1]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Keuangan (“Menteri”) baru saja menerbitkan Peraturan No. 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (“Peraturan 82/2017”) dalam rangka menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) bagi wajib pajak.
 
Untuk tujuan tersebut, Peraturan 82/2017 secara pokok mengatur ulang hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, serta pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengurangan PBB.
 
Sebelum terbitnya Peraturan 82/2017, persoalan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 110/PMK.03/2009 (“Peraturan 110/2009”) tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 82/PMK.03/2013.
 
 
Persyaratan Pengurangan PBB
 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan 82/2017, pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak karena dua hal berikut:[1]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info