| Issue Number : 3157

Tindakan Kepabeanan terhadap Barang yang Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (“Peraturan 20/2017”).
 
Peraturan 20/2017 merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 64 (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 tahun 2006. Ketentuan pasal tersebut membutuhkan pengaturan lebih lanjut tentang pengendalian impor dan ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual (“Barang Ilegal”).[1]
 
Secara pokok, Peraturan 20/2017 mengatur tentang dua jenis tindakan untuk mengendalikan Barang Ilegal, yaitu:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (“Peraturan 20/2017”).
 
Peraturan 20/2017 merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 64 (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 tahun 2006. Ketentuan pasal tersebut membutuhkan pengaturan lebih lanjut tentang pengendalian impor dan ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual (“Barang Ilegal”).[1]
 
Secara pokok, Peraturan 20/2017 mengatur tentang dua jenis tindakan untuk mengendalikan Barang Ilegal, yaitu:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info