| Issue Number : 3148

Pemerintah Atur Ulang Peran Verifikator Independen dalam Ekspor Mineral

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 35 tahun 2017 (“Amandemen”)untuk mengubah Peraturan Menteri No. 6 tahun 2017[1] (“Peraturan 6/2017”) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Amandemen baru ini mengatur ulang sejumlah ketentuan terkait ekspor bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) serta proses verifikasi rencana pembangunan dan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri. Proses verifikasi ini sekarang dilaksanakan oleh verifikator independen.[2]
 

Ekspor Bauksit yang Telah Dilakukan Pencucian

Ekspor mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan oleh pemegang izin pertambangan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Pemegang Izin”):[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 35 tahun 2017 (“Amandemen”)untuk mengubah Peraturan Menteri No. 6 tahun 2017[1] (“Peraturan 6/2017”) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Amandemen baru ini mengatur ulang sejumlah ketentuan terkait ekspor bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) serta proses verifikasi rencana pembangunan dan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri. Proses verifikasi ini sekarang dilaksanakan oleh verifikator independen.[2]
 

Ekspor Bauksit yang Telah Dilakukan Pencucian

Ekspor mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan oleh pemegang izin pertambangan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Pemegang Izin”):[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info