Dalam rangka meningkatkan kenyamanan pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat, Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“
Menteri”) telah memperkenalkan pelayanan informasi secara elektronik melalui penerbitan Peraturan
No. 5 tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (“
Peraturan 5/2017”).
[1]
Secara pokok, Peraturan 5/2017 menetapkan pedoman sehubungan dengan permohonan penggunaan layanan pertanahan secara elektronik (“
e-Service”) yang baru. Pedoman tersebut meliputi hal-hal berikut ini:
......