Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Sebagai salah satu anggota dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes,[1] Indonesia diwajibkan untuk memenuhi regulasi domestik paling lambat tanggal 30 Juni 2017 dalam rangka melaksanakan komitmen terhadap pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis (automatic exchanges of financial account information – “AEoI”) untuk kepentingan pajak. Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (“Perppu 1/2017”).[2]
 
Secara pokok, Perppu 1/2017 menetapkan kerangka hukum mengenai penerapan komitmen yang telah dikemukakan di atas, sehingga mengatur tentang hal-hal berikut: