Ketentuan Baru Perizinan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (“Peraturan 29/2017”). Peraturan 29/2017 bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan produktivitas sektor usaha minyak dan gas bumi di Indonesia melalui penyederhanaan sejumlah peraturan yang terkait dengan macam-macam izin yang wajib dimiliki oleh badan usaha atau kontraktor kegiatan usaha minyak dan gas bumi (“Kontraktor”). Persyaratan izin ini sebelumnya tersebar dalam sejumlah peraturan (yang secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”), yaitu: [1]