Ketentuan Baru bagi Pihak pada Kontrak Karya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 28 tahun 2017 (“Amandemen”), dalam rangka mengubah Peraturan Menteri No. 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (“Peraturan 5/2017”).[1]
 
Amandemen ini melonggarkan ketentuan yang berlaku mengenai ekspor mineral olahan oleh perusahaan tambang yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Kontrak Karya Pertambangan dan belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan.[2]
 
Pengubahan Bentuk Pengusahaan Pertambangan
 
Sebagai ketentuan umum, pihak-pihak dalam Kontrak Karya (“KK”) dapat menjual dan mengekspor mineral olahan dalam jumlah tertentu sebelum tenggat waktu tanggal 11 Januari 2002, dengan syarat mereka telah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:[3]