Ketentuan tentang Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi Diatur Lebih Lanjut

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2016[1]tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi,[2] Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 23 tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (“Peraturan 23/2017”), yang memuat ketentuan lebih lanjut terkait dengan hal-hal berikut:
 

1.	Rencana tahunan produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (“PLTP”);
2.	Pengenaan dan penghitungan bonus produksi panas bumi (“Bonus Produksi”);
3.	Rekonsiliasi untuk penghitungan besaran Bonus Produksi;
4.	Penetapan besaran Bonus Produksi;
5.	Penyetoran Bonus Produksi; dan
6.	Kewajiban pelaporan.

 
Rencana Produksi Tahunan
 
Menurut ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi”),[3] seluruh perusahaan yang terlibat dalam kegiatan usaha panas bumi (termasuk pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi (secara bersama-sama disebut sebagai “Perusahaan Panas Bumi”) wajib memberikan Bonus Produksi kepada pemerintah daerah yang terkait.[4]
 
Untuk memperkirakan besaran Bonus Produksi, Perusahaan Panas Bumi wajib menyusun rencana tahunan produksi panas bumi dan/atau listrik dari PLTP yang akan dijual, termasuk rencana besaran Bonus Produksi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sebagaimana ditetapkan dalam asumsi nilai tukar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut:[5]
 

1.	1% atas pendapatan kotor dari rencana penjualan uap panas bumi; atau
2.	0,5% atas pendapatan kotor dari rencana penjualan listrik.

 
Perusahaan Panas Bumi wajib menyampaikan rencana tersebut di atas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (“Direktur Jenderal”) paling lambat tiga bulan sebelum dimulainya tahun takwim.[6]
 
Pengenaan dan Penghitungan Bonus Produksi
 
Perusahaan Panas Bumi tunduk pada kewajiban Bonus Produksi sepanjang periode-periode berikut:[7]
 

Jenis Perusahaan Panas Bumi	Keberlakuan
Pemegang izin panas bumi, termasuk badan usaha milik negara pemegang izin tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan 23/2017	Sejak unit pertama berproduksi secara komersial
Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kotnrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 23/2017 (secara bersama-sama disebut sebagai “Pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi”)	1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, jika Pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi telah berproduksi sebelum UU Panas Bumi diberlakukan atau 2. Terhitung sejak unit pertama berproduksi secara komersial, jika Pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi belum berproduksi pada saat UU Panas Bumi diberlakukan.

 
Di sisi lain, besaran Bonus Produksi yang wajib dibayarkan dihitung berdasarkan persentase berikut:[8]
 

1.	1% atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi. Pendapatan kotor tersebut dihitung dengan cara mengalikan jumlah uap panas bumi setara listrik (dalam kilowatt jam) yang terjual  dengan harga jual uap panas bumi; atau
2.	0.5% atas pendapatan kotor dari penjualan tenaga listrik. Pendapatan kotor tersebut dihitung dengan cara mengalikan jumlah produksi tenaga listrik (dalam kilowatt jam) yang terjual dengan harga jual tenaga listrik tersebut.

 
Patut dicatat bahwa pemegang izin panas bumi wajib menghitung besaran Bonus Produksi masing-masing secara tahunan (dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember), sedangkan Pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi wajib menghitung besaran Bonus Produksi secara triwulanan.[9] 
 
Rekonsiliasi untuk Penghitungan Bonus Produksi
 
Menteri (melalui Direktur Jenderal) telah memperkenalkan proses rekonsiliasi guna menghitung persentase Bonus Produksi untuk kabupaten/kota tempat dilaksanakannya kegiatan produksi tenaga listrik menggunakan panas bumi,[10] berdasarkan parameter and porsi penghitungan tertentu yang paling sedikit meliputi:[11]
 

1.	Luas wilayah kerja dengan bobot sebesar 20% dari setiap penghitungan;
2.	Keberadaan infrastruktur produksi dengan bobot sebesar 30% dari setiap penghitungan;
3.	Keberadaan infrastruktur penunjang dengan bobot sebesar 20% dari setiap penghitungan; dan
4.	Realisasi produksi dengan bobot sebesar 30% dari setiap penghitungan.

 
Seluruh hasil penghitungan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang akan disampaikan kepada Menteri dan dijadikan dasar penetapan persentase Bonus Produksi untuk daerah penghasil yang bersangkutan.[12]
 
Selain itu, Perusahaan Panas Bumi juga wajib melaporkan realisasi penjualan mereka kepada Menteri dalam jangka waktu tujuh hari setelah menerima pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik, dengan melampirkan saliran faktur/invoice penjualan tersebut.[13]
 
Setelah menerima laporan tersebut, Menteri akan melakukan proses rekonsiliasi[14] dengan tenggat waktu sebagai berikut:[15]
 

1.	Dalam waktu 14 hari kerja, untuk pemegang izin panas bumi; atau
2.	Paling lambat minggu kedua bulan kedua triwulan berikutnya, untuk Pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi.

 
Sama seperti di atas, hasil rekonsiliasi tersebut juga harus dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.[16]
 
Penetapan dan Penyetoran Bonus Produksi
 
Berdasarkan hasil dari kedua proses rekonsiliasi di atas, Menteri menetapkan besaran Bonus Produksi. Bonus tersebut dapat menggunakan mata uang asing yang didasarkan pada kurs beli Bank Indonesia pada saat penerimaan hasil penjualan uap panas bumi dan/atau listrik. Besaran bonus ini ditetapkan setiap tahun untuk pemegang izin panas bumi atau setiap triwulanan untuk Pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi.[17]
 
Perusahaan Panas Bumi secara umum diwajibkan untuk melakukan penyetoran seluruh Bonus Produksi kepada rekening kas umum daerah dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah ditetapkannya besaran Bonus Produksi.[18]
 
Menteri dapat menerbitkan tiga kali surat peringatan (dengan interval selama satu bulan untuk masing-masing peringatan) kepada Perusahaan Panas Bumi yang tidak menyetorkan besaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Menteri kemudian menghentikan sementara seluruh kegiatan Perusahaan Panas Bumi paling lama tiga bulan sebelum akhirnya mencabut izin Perusahaan Panas Bumi yang tetap tidak memenuhi kewajiban mereka setelah masa penghentian sementara kegiatan berakhir.[19]
 
Namun, Pemegang Izin Pemanfaatan Panas Bumi yang telah beroperasi dan berproduksi sebelum berlakunya Peraturan 23/2017 wajib menyetorkan Bonus Produksi mereka dalam jangka waktu satu bulan sejak penetapan besaran dimaksud oleh Menteri. Jangka waktu satu bulan ini juga berlaku bagi pemegang izin panas bumi yang baru saja memulai kegiatan produksi komersial perdana mereka pada saat Peraturan 23/2017 mulai berlaku. Perusahaan Panas Bumi yang tidak menyetorkan besaran yang ditetapkan dalam jangka waktu tersebut akan mendapatkan peringatan tertulis.[20]
 
Kewajiban Pelaporan
 
Perusahaan Panas Bumi wajib menyamaikan laporan terkait pendapatan kotor masing-masing kepada Menteri dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak diterimanya pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik. Di samping itu, Perusahaan Panas Bumi juga wajib menyampaikan salinan bukti pembayaran setoran Bonus Produksi kepada Menteri, serta kepada walikota/bupati daerah tempat dilaksanakannya kegiatan produksi energi uap panas bumi, dalam jangka waktu lima hari kerja sejak dilakukannya penyetoran dimaksud.[21]
 
Peraturan 23/2017 berlaku sejak tanggal 23 Maret 2017._AP2