| Issue Number : 3111

Penyedia Jasa OTT Asing Sekarang Diklasifikasikan sebagai Bentuk Usaha Tetap

Dalam rangka mengurangi hilangnya pungutan pajak penghasilan terhadap laba yang didapat oleh penyedia layanan konten melalui internet (Over-the-Top), Direktur Jenderal Pajak (“Direktur Jenderal”) telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet (“Surat Edaran 4/2017”).
 
Secara pokok, Surat Edaran 4/2017 bertujuan untuk memberikan keseragaman pengaturan dan menetapkan sejumlah tata cara pelaksanaan terkait penentuan subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan aplikasi dan/atau layanan konten melalui internet (Subjek Pajak Luar Negeri Penyedia Layanan Over-the-Top /“SPLN Penyedia Layanan OTT”)[1] sebagai Bentuk Usaha Tetap Indonesia.[2]
 
Untuk mencapai tujuan ini, Surat Edaran 4/2017 mengatur tetnang sejumlah ketentuan berikut:[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dalam rangka mengurangi hilangnya pungutan pajak penghasilan terhadap laba yang didapat oleh penyedia layanan konten melalui internet (Over-the-Top), Direktur Jenderal Pajak (“Direktur Jenderal”) telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet (“Surat Edaran 4/2017”).
 
Secara pokok, Surat Edaran 4/2017 bertujuan untuk memberikan keseragaman pengaturan dan menetapkan sejumlah tata cara pelaksanaan terkait penentuan subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan aplikasi dan/atau layanan konten melalui internet (Subjek Pajak Luar Negeri Penyedia Layanan Over-the-Top /“SPLN Penyedia Layanan OTT”)[1] sebagai Bentuk Usaha Tetap Indonesia.[2]
 
Untuk mencapai tujuan ini, Surat Edaran 4/2017 mengatur tetnang sejumlah ketentuan berikut:[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info