| Issue Number : 3107

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu (“Peraturan 37/2017”) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu,[1] yang membutuhkan penetapan aturan lebih lanjut terkait pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan tersebut di atas.
 
Sebelumnya, ketentuan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (“Peraturan 200/2015”).
 
Prosedur Pembayaran
 
Wajib pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan real estat (berupa tanah dan bangunan) kepada pihak lain dalam skema kontrak investasi kolektif (“KIK”) tertentu, meliputi:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu (“Peraturan 37/2017”) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu,[1] yang membutuhkan penetapan aturan lebih lanjut terkait pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan tersebut di atas.
 
Sebelumnya, ketentuan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (“Peraturan 200/2015”).
 
Prosedur Pembayaran
 
Wajib pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan real estat (berupa tanah dan bangunan) kepada pihak lain dalam skema kontrak investasi kolektif (“KIK”) tertentu, meliputi:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info