Menteri Keuangan (
“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 33/PMK.010/2017 (
“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan Menteri
No. 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (
“Peraturan 64/2014”).
Secara pokok, Amandemen ini diterbitkan guna memutakhirkan daftar jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (
“PPnBM”), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri
No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (
“Peraturan 6/2017”).
[1]
Lingkup Perubahan
Dalam rangka memutakhirkan jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM, Amandemen ini mengganti Lampiran I sampai VII Peraturan 64/2014 dengan Lampiran I sampai VII Amandemen.
[2] Lampiran-lampiran tersebut pada dasarnya memuat uraian tentang obyek PPnBM, beserta kode
harmonized system obyek yang bersangkutan. Daftar ini kemudian dibagi menjadi tujuh kelompok sesuai dengan tarif PPnBM yang dikenakan (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% atau 125%).
[3]
Sebagai keterangan tambahan, penggantian sebagaimana dijabarkan di atas dilakukan untuk menindaklanjuti penerbitan
World Customs Organization’s Harmonized System Nomenclature 2017 Edition, dan
the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017.
[4]
Pokok Perubahan
Secara umum, rincian kendaraan bermotor yang tercantum dalam Lampiran I sampai VII Amandemen hampir sama dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran I sampai VII Peraturan 64/2014. Akan tetapi, Lampiran I sampai VII Amandemen memang memuat sejumlah perubahan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:
[5]
|
1. |
Pencantuman frasa “…baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak …” dalam uraian kendaraan bermotor yang dijabarkan dalam tiap-tiap lampiran; |
|
2. |
Mengganti kode harmonized system (HS) 10 digit yang sudah tidak berlaku (contoh: “Ex 8702.10.60.00”) dengan kode HS 8 digit yang baru (contoh: “Ex 8702.10.60”), sebagaimana ditetapkan dalam the World Customs Organization’s Harmonized System Nomenclature 2017 Edition dan the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017; |
|
3. |
Menambah jumlah total kode HS untuk kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dari 104 kode HS (Peraturan 64/2014) menjadi 441 kode HS (Amandemen). |
Selain perubahan-perubahan yang dijabarkan di atas, Amandemen ini tidak membuat perubahan mendasar terhadap Peraturan 64/2014.
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017.
MS
[1]Konsiderans, Huruf (b) Amandemen
juncto Pasal 4 Peraturan 6/2017.
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku