| Issue Number : 3106

Pemerintah Perbarui Klasifikasi Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 33/PMK.010/2017 (“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan Menteri No. 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“Peraturan 64/2014”).
 
Secara pokok, Amandemen ini diterbitkan guna memutakhirkan daftar jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (“Peraturan 6/2017”).[1]
 
Lingkup Perubahan
 
Dalam rangka memutakhirkan jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM, Amandemen ini mengganti Lampiran I sampai VII Peraturan 64/2014 dengan Lampiran I sampai VII Amandemen.[2] Lampiran-lampiran tersebut pada dasarnya memuat uraian tentang obyek PPnBM, beserta kode harmonized system obyek yang bersangkutan. Daftar ini kemudian dibagi menjadi tujuh kelompok sesuai dengan tarif PPnBM yang dikenakan (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% atau 125%).[3]
 
Sebagai keterangan tambahan, penggantian sebagaimana dijabarkan di atas dilakukan untuk menindaklanjuti penerbitan World Customs Organization’s Harmonized System Nomenclature 2017 Edition, dan the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017.[4]
 
Pokok Perubahan
 
Secara umum, rincian kendaraan bermotor yang tercantum dalam Lampiran I sampai VII Amandemen hampir sama dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran I sampai VII Peraturan 64/2014. Akan tetapi, Lampiran I sampai VII Amandemen memang memuat sejumlah perubahan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:[5]
 
1. Pencantuman frasa “…baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak …” dalam uraian kendaraan bermotor yang dijabarkan dalam tiap-tiap lampiran;
2. Mengganti kode harmonized system (HS) 10 digit yang sudah tidak berlaku (contoh: “Ex 8702.10.60.00”) dengan kode HS 8 digit yang baru (contoh: “Ex 8702.10.60”), sebagaimana ditetapkan dalam the World Customs Organization’s Harmonized System Nomenclature 2017 Edition dan the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017;
3. Menambah jumlah total kode HS untuk kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dari 104 kode HS (Peraturan 64/2014) menjadi 441 kode HS (Amandemen).
 
Selain perubahan-perubahan yang dijabarkan di atas, Amandemen ini tidak membuat perubahan mendasar terhadap Peraturan 64/2014.
 
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017.MS


[1]Konsiderans, Huruf (b) Amandemen juncto Pasal 4 Peraturan 6/2017.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 33/PMK.010/2017 (“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan Menteri No. 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“Peraturan 64/2014”).
 
Secara pokok, Amandemen ini diterbitkan guna memutakhirkan daftar jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (“Peraturan 6/2017”).[1]
 
Lingkup Perubahan
 
Dalam rangka memutakhirkan jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM, Amandemen ini mengganti Lampiran I sampai VII Peraturan 64/2014 dengan Lampiran I sampai VII Amandemen.[2] Lampiran-lampiran tersebut pada dasarnya memuat uraian tentang obyek PPnBM, beserta kode harmonized system obyek yang bersangkutan. Daftar ini kemudian dibagi menjadi tujuh kelompok sesuai dengan tarif PPnBM yang dikenakan (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% atau 125%).[3]
 
Sebagai keterangan tambahan, penggantian sebagaimana dijabarkan di atas dilakukan untuk menindaklanjuti penerbitan World Customs Organization’s Harmonized System Nomenclature 2017 Edition, dan the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017.[4]
 
Pokok Perubahan
 
Secara umum, rincian kendaraan bermotor yang tercantum dalam Lampiran I sampai VII Amandemen hampir sama dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran I sampai VII Peraturan 64/2014. Akan tetapi, Lampiran I sampai VII Amandemen memang memuat sejumlah perubahan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:[5]
 
1. Pencantuman frasa “…baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak …” dalam uraian kendaraan bermotor yang dijabarkan dalam tiap-tiap lampiran;
2. Mengganti kode harmonized system (HS) 10 digit yang sudah tidak berlaku (contoh: “Ex 8702.10.60.00”) dengan kode HS 8 digit yang baru (contoh: “Ex 8702.10.60”), sebagaimana ditetapkan dalam the World Customs Organization’s Harmonized System Nomenclature 2017 Edition dan the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017;
3. Menambah jumlah total kode HS untuk kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dari 104 kode HS (Peraturan 64/2014) menjadi 441 kode HS (Amandemen).
 
Selain perubahan-perubahan yang dijabarkan di atas, Amandemen ini tidak membuat perubahan mendasar terhadap Peraturan 64/2014.
 
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017.MS


[1]Konsiderans, Huruf (b) Amandemen juncto Pasal 4 Peraturan 6/2017.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info