Panduan Formulasi Struktur dan Skala Upah Wajib bagi Pengusaha

Menteri Ketenagakerjaan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (“Peraturan 1/2017”). Peraturan 1/2017 menetapkan pedoman penetapan struktur dan skala upah yang diberlakukan oleh pemberi kerja, yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 (5) Peraturan Pemerintah  No. 78 tahun 2015[1] tentang Pengupahan(“Peraturan 78/2015”).[2]
 
Sebelum terbitnya Peraturan1/2017, permasalahan yang sama sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-49/MEN/IV/2004 (“Keputusan 49/2004”).
 
Struktur dan Skala Upah
 
Seluruh pengusaha kini diwajibkan untuk menetapkan struktur dan skala upah untuk tiap-tiap jenis jabatan dalam perusahaan yang dimiliki dengan mempertimbangkan golongan jabatan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) dari seluruh tenaga kerjanya.[3]
 
Struktur dan skala upah harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan juga wajib diberitahukan kepada seluruh buruh dan pekerja sesuai dengan jabatan masing-masing. Patut dicatat bahwa struktur dan skala upah beserta persetujuan dari pimpinan perusahaan sekarang merupakan dokumen wajib bagi perusahaan yang ingin mengesahkan/memperbarui peraturan perusahaannya atau ingin melakukan pendaftaran/perpanjangan/pembaruan perjanjian kerja bersama melalui dinas ketenagakerjaan tingkat kota atau kabupaten.[4]
 
Struktur dan skala upah berlaku untuk sejumlah periode tertentu, sebagaimana ditentukan oleh perusahaan, dan dapat diubah oleh perusahaan, dengan syarat bahwa pekerja yang akan terkena dampak dari pengubahan tersebut wajib diberitahukan terlebih dulu.[5]
 
Sebelumnya, menurut Keputusan 49/2004, struktur dan skala upah bukan merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam penatausahaan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
 
Metode Penyusunan Skala Upah
 
Struktur dan skala upah disusun sesuai dengan tiga tahap berikut: 1) Analisa jabatan; 2) Evaluasi jabatan; dan 3) Penetapan struktur dan skala upah untuk jabatan yang dituju. Kesimpulannya, struktur dan skala upah wajib mencantumkan batas upah terkecil dan upah terbesar untuk setiap jabatan dan golongan dalam suatu perusahaan.[6]
 
Sebagai pedoman dalam penyusunan struktur dan skala upah, Peraturan 1/2017 menetapkan empat macam metode yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:[7]