Ketentuan Transportasi Berbasis Aplikasi Diatur Ulang

Menteri Perhubungan (“Menteri”)telah menerbitkan Peraturan No. PM 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (“Peraturan 26/2017”), dalam rangka meningkatkan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan angkutan publik tersebut, khususnya untuk pelayanan angkutan berbasis aplikasi.[1]
 
Untuk tujuan tersebut, Peraturan 26/2017 mengatur ulang kerangka hukum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek(“Peraturan 32/2016”),[2] dengan melakukan sejumlah pembaruan penting terkait hal-hal berikut:[3]