| Issue Number : 3097

Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Disederhanakan

Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan No. 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (“Peraturan 8/2017”) dalam rangka melakukan simplifikasi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan kode akses untuk sejumlah layanan multimedia tertentu yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet dihubungkan ke jaringan telekomunikasi, atau lazim dikenal sebagai jasa internet teleponi (“Jasa”).[1]
 
Sebelumnya, permasalahan yang sama telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik beserta pengubahan-pengubahannya (secara bersama-sama disebut sebagai “Keputusan 23/2002”). 
 
Penyelenggaraan Jasa
 
Pada prinsipnya, Jasa dapat diselenggarakan oleh badan hukum, baik yang berbentuk badan usaha milik negara, milik daerah atau milik swasta, maupun yang berbentuk koperasi (“Penyelenggara”). Seluruh Penyelenggara dimaksud wajib mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (“Direktor Jenderal”).[2] Sebagai alternatif, Penyelenggara juga dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.[3]
 
Dalam menyelenggarakan Jasa, Penyelenggara wajib menggunakan jaringan telekomunikasi (“Jaringan”) melalui kerja sama dengan penyelenggara jaringan (“Penyedia”) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, dengan syarat bahwa pihak Penyelenggara dilarang menyewakan Jaringan yang digunakannya kepada pihak lain selama masa kerja sama.[4]
 
Dalam hal Jaringan yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Penyelenggara dapat bekerja sama dengan Penyedia untuk mengadakan Jaringan yang dibutuhkan. Jika pihak Penyedia tidak dapat merealisasikan Jaringan yang diperjanjikan dalam kerja sama tersebut, maka pihak Penyelenggara dapat mengadakan Jaringan secara mandiri dan pihak Penyedia yang bersangkutan wajib memberikan akses kepada Pihak Penyelenggara agar dapat mengadakan Jaringan yang dibutuhkan.[5]
 
Di samping itu, Penyelenggara juga wajib menyediakan seluruh fasilitas telekomunikasi yang diperlukan, dan harus ditempatkan di lokasi Penyelenggara atau Penyedia. Fasilitas dimaksud harus meliputi peralatan-peralatan berikut:[6]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan No. 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (“Peraturan 8/2017”) dalam rangka melakukan simplifikasi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan kode akses untuk sejumlah layanan multimedia tertentu yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet dihubungkan ke jaringan telekomunikasi, atau lazim dikenal sebagai jasa internet teleponi (“Jasa”).[1]
 
Sebelumnya, permasalahan yang sama telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik beserta pengubahan-pengubahannya (secara bersama-sama disebut sebagai “Keputusan 23/2002”). 
 
Penyelenggaraan Jasa
 
Pada prinsipnya, Jasa dapat diselenggarakan oleh badan hukum, baik yang berbentuk badan usaha milik negara, milik daerah atau milik swasta, maupun yang berbentuk koperasi (“Penyelenggara”). Seluruh Penyelenggara dimaksud wajib mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (“Direktor Jenderal”).[2] Sebagai alternatif, Penyelenggara juga dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.[3]
 
Dalam menyelenggarakan Jasa, Penyelenggara wajib menggunakan jaringan telekomunikasi (“Jaringan”) melalui kerja sama dengan penyelenggara jaringan (“Penyedia”) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, dengan syarat bahwa pihak Penyelenggara dilarang menyewakan Jaringan yang digunakannya kepada pihak lain selama masa kerja sama.[4]
 
Dalam hal Jaringan yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Penyelenggara dapat bekerja sama dengan Penyedia untuk mengadakan Jaringan yang dibutuhkan. Jika pihak Penyedia tidak dapat merealisasikan Jaringan yang diperjanjikan dalam kerja sama tersebut, maka pihak Penyelenggara dapat mengadakan Jaringan secara mandiri dan pihak Penyedia yang bersangkutan wajib memberikan akses kepada Pihak Penyelenggara agar dapat mengadakan Jaringan yang dibutuhkan.[5]
 
Di samping itu, Penyelenggara juga wajib menyediakan seluruh fasilitas telekomunikasi yang diperlukan, dan harus ditempatkan di lokasi Penyelenggara atau Penyedia. Fasilitas dimaksud harus meliputi peralatan-peralatan berikut:[6]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info