Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“
Gubernur”) baru saja menerbitkan Peraturan
No. 25 tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik (“
Peraturan 25/2017”) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan sistem jalan berbayar elektronik (
electronic road pricing - “
ERP”). Permasalahan ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur
No. 149 tahun 2016[1] tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (“
Peraturan 149/2016”).
[2]
Penerapan ERP
Sistem ERP mewajibkan kendaraan untuk membayar tarif layanan setiap kali melintasi kawasan dan/atau ruas jalan tertentu, dengan memperhatikan kualitas lingkungan. Penerapan sistem ini harus mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:
[3]
......